Rencana Pembangunan Indonesia

TUGAS II

RENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA


A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Sektor Transportasi

Dalam penyusunan RPJM 2004 – 2009 teridentifikasi 11 permasalahan pembangunan Nasional, 3 diantaranya berhubungan langsung dengan masalah-masalah Transportasi, yaitu:
1). Rendahnya pertumbuhan ekonomi,
2). Kesenjangan pembangunan antar daerah,
3). Lambatnya perbaikan kesejahteraan rakyat karena rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur.
Memperhatikan permasalahan pembangunan Nasional tersebut, pemerintah, melalui RPJM 2004 – 2009, telah menentukan 3 agenda utama pembangunan Nasional, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai, menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan bagian dari agenda ketiga pembangunan Nasional, yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita semua sudah sangat paham bahwa transportasi merupakan katalisator utama pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah NKRI. Dengan demikian pembangunan infrastruktur trasnportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur transportasi juga berfungsi sebagai pendorong pemerataan pembangunan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil dan melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi nasional, termasuk kelancaran arus barang ekspor dan impor.
Pemerintah telah memberikan komitmen yang tinggi untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Komitmen yang tinggi tersebut dapat dilihat dari penningkatan alokasi anggaran pembangunan untuk infrastruktur yang meningkat secara signifikan dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Pada tahun Anggaran 2005 total anggaran untuk pembiayaan pembangunan Infrastruktur hanya sekitar 20,9 Triliun rupiah, sedangkan pada Tahun Anggaran 2008 ini anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mencapai 61,9 Triliun rupiah. Begitu juga di bidang infrastruktur transportasi, pada Tahun Anggaran 2005 jumlah alokasi anggaran sektor tranportasi hanya sekitar 8.9 Triliun rupiah, sedangkan pada Tahun Anggaran 2008 ini alokasi anggaran sektor transportasi telah mencapai 33.8 triliun rupiah, yang berarti meningkat hampir 4 kali dalam 3 tahun terakhir.
Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor transportasi tentu tidak akan serta merta bisa menyelesaikan permasalahan kita di bidang transportasi. Masih diperlukan upaya perbaikan lainnya pada berbagai aspek transportasi seperti reformasi regulasi, perbaikan institusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan keterlibatan swasta dan lain-lainnya.
Dalam beberapa waktu terakhir ini, sektor transportasi mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Beberapa bulan yang lalu kita mengalami masalah penumpukan truk di jalur penyeberangan utama Jawa – Sumatra. Tahun 2006 dan 2007, kita mengalami kecelakaan-kecelakaan trasnportasi dengan frekuensi dan jumlah korban yang jauh lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam minggu-minggu ini, jalur jalan ekonomi utama kita di Jawa Tengah masih terendam oleh banjir. Para eksportir dan importir sedang mengalami beban biaya yang cukup berat untuk membawa barang-barangnya menuju pelabuhan Tanjung Priok karena terjadinya kerusakan pada jalan-jalan akses menuju pelabuhan.
Keadaan seperti diatas merupakan hambatan utama terhadap kelancaran pergerakan logistik nasional yang tentu saja akan menimbulkan biaya tambahan terhadap terhadap pelaku ekonomi dan akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional serta menurunkan daya saing kita di pasar internasional. Dalam kaitannya denga daya saing ini, “The Global Competitiveness Report 2007 – 2008” yang diterbitkan “the World Economic Forum” menempatkan Indonesia di peringkat 54 dari 131 negara yang disurvey. Salah satu indikator penentuan peringkat daya saing oleh “World Economic Forum” adalah kualitas pelayanan infrastruktur. Untuk kualitas pelayanan infrastruktur ini, Indonesia berada di peringkat yang jauh lebih rendah, yaitu peringkat 91. Indikator diatas memperlihatkan kepada kita bahwa percepatan perbaikan kualitas infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi memang sangat mendesak. Tanpa percepatan perbaikan kualitas infrastruktur transportasi, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa didorong lebih cepat dan peningkatan daya saing kita di perekonomian global tidak bisa dipacu.