Senin, 02 Juni 2014

Tugas 3; AI: Skripsi

www.gunadarma.ac.id


BAB I
PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah
Mengingat begitu pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan maka diperlukan penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Salah satu sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah Sistem Akuntansi Penerimaan Kas.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul: “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta”.

1.2    Rumusan Masalah
1.    Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sedang berjalan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta?
2.    Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sedang berjalan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta sudah efektif?

1.3    Batasan Masalah
Dalam penulisan ini, penulis hanya membatasi masalah pada sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta, dengan menggambarkan jalannya sistem menggunakan: Bagan Alir (Flowchart), Data Flow Diagram (DFD), Entity Relation Diagram (ERD) dan Normalisasi.

1.4    Tujuan Penelitian
1.    Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sedang berjalan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta.
2.    Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sedang berjalan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Provinsi DKI Jakarta sudah efektif.


1.5  Manfaat Penelitian
1.    Manfaat Praktis
Diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi koperasi tentang sistem penerimaan kas .
2.    Manfaat Akademis
Diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti pada kajian yang sama.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
1. Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2000:1)
Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi.

2.2 Sistem Teknik dan Dokumentasi dalam Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Mulyadi (2001:60) untuk menganalisis suatu sistem akuntansi adalah menggunakan simbol-simbol standar yang menggambarkan bagan alir dokumen suatu sistem tertentu. Flowchart merupakan diagram simbol yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dalam sebuah sistem.
a.    Data Flow Diagram (DFD)
DFD memungkinkan pengguna mengetahui konsep analisis sistem mengenai masalah yang dihadapi pengguna DFD disusun dari empat elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi dan penyimpanan data (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart; 2006:182)
b.  Entity Relationship Diagram (ERD)
Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2006:134) Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu teknik grafis yang menggambarkan skema database. Disebut sebagai ERD karena diagram tersebut menunjukkan berbagai entitas yang dimodelkan, serta hubungan antar entitas tersebut.
c.    Normalisasi
Menurut Jogiyanto (2005:403) “Normalisasi adalah proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang”.
Tahapan-tahapan dari Normalisasi
a.    Bentuk Tidak Normal (UNF)
b.    Bentuk Normal Kesatu (1NF)
c.    Bentuk Normal Kedua (2NF)
d.   Bentuk Normal Ketiga (3NF)

2.7     Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Menurut Mulyadi (2001:455) dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi bahwa berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan:
1.    Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check.
2.    Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas.

2.8         Penelitian Terdahulu
1.    Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Koperasi Pegawai PT. PLN Sektor Pulo Gadung (Anggi Dwi Anggraini, 21209691, Tugas Akhir, FE, Universitas Gunadarma, 2013)
Kesimpulan : Pada Sistem Penerimaan Kas Koperasi Pegawai PT. PLN Sektor Pulo Gadung terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki.
2.     Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Koperasi Karyawan PT. KA (Persero) DIPO Bogor (Okky Mahdalena, 21209407, PI, FE, Universitas Gunadarma, 2012)
Kesimpulan : Sistem akuntansi penerimaan kas pada KOPKAR SEJATI DIPO KRL BOGOR penerapannya belum berjalan secara efektif.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1    Objek Penelitian
Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (KPPD – DKI Jakarta) didirikan sejak tahun 1979, dengan pengesahan sebagai badan hukum Koperasi Nomor 1324/BH/I tanggal 28 November 1979. Koperasi ini berlokasi di Jln. Jaksa Nomor 25 Kebon Sirih Jakarta Pusat 10340.

3.2    Data/ Variabel yang digunakan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu:
a.    Data Primer
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.
b.    Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui perantara.

3.3    Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:
a.    Field Research (Peninjauan Langsung)
Penulis melakukan peninjauan langsung ke koperasi yang terkait dengan melakukan wawancara kepada pihak koperasi yang terkait dan dokumentasi beberapa data yang di butuhkan penulis, beberapa teknik yang dilakukan sebagai berikut:
1.         Teknik Wawancara
2.         Observasi
3.         Dokumentasi
b.    Studi Pustaka
Pengumpulan data penulisan yang dilakukan melalui catatan, buku, jurnal, internet yang berhubungan dengan penulisan ini.
3.4    Alat Analisis dan Perancangan yang Digunakan
Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan data yang diperoleh selama penelitian. Kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

Anggi. 2013. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Koperasi Pegawai PT. PLN Sektor Pulogadung. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma.
Bodnar, George H. dan William S. Hopwood, 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kesembilan, ANDI, Yogyakarta.
Hall, J. A. 2006. Sistem Informasi Akuntansi 1. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart, 2006, Accounting Information System (Sistem Informasi Akuntansi), Buku Satu, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta.

Kamis, 01 Mei 2014

TUGAS 1 Adopsi Pola PSAK di Indonesia

www.gunadarma.ac.id

Nama   : Indah Dwi Lestari
NPM   : 23210491
Kelas   : 4EB18

1.    Adopsi Pola PSAK di Indonesia
1.A    Pembatasan
1.A.1   Pemahaman PSAK
PSAK merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi. PSAK bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahasan dalam membuat laporann keuangan.  Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua dat ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan megevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.
1.A.2   Pemahaman Standarisasi
Standarisasi adalah penetapan aturan yang kaku, sempit dan bahkan mungkin penerapan satu standar/aturan tunggal dalam segala situasi. Standarisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara, oleh karena itu sulit diimplementasikan secara internasional.
1.A.3   Pemahaman Harmonisasi
Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan komparabilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Harmonisasi fleksibel dan terbuka sehingga sangat mungkin ada perbedaan antara standar yang dianut oleh negara tersebut dengan standar internasional. Hanya saja diupayakan perbedaan dalam standar tersebut bukan perbedaan yang bersifat bertentangan. Selama perbedaan tersebut tidak berlawanan standar tersebut tetap dipakai oleh negara yang bersangkutan.
1.A.4   Pemahaman Konvergensi
Konvergensi dalam standar akuntansi dan dalam konteks standar internasional berarti nantinya ditujukan hanya akan ada satu standar. Satu standar itulah yang kemudian berlaku menggantikan standar yang tadinya dibuat dan dipakai oleh negara itu sendiri. Sebelum ada konvergensi standar biasanya terdapat perbedaan antara standar yang dibuat dan dipakai di negara tersebut dengan standar internasional. Konvergensi standar akan menghapus perbedaan tersebut perlahan-lahan dan bertahap sehingga nantinya tidak akan ada lagi perbedaan antara standar negara tersebut dengan standar yang berlaku secara internasional.

1.B    Ruang Lingkup
Penggunaan PSAK Indonesia di lingkungan bisnis yang ada yakni sektor jasa (Perbankan). Lingkungan bisnis ini memiliki skala bidang usaha yang besar. Bank Indonesia mewajibkan bank menggunakan laporan keuangan dengan mengacu pada revisi PSAK 50/2006 dan PSAK 55/2006 mulai 2009 sementara standar akuntansi internasional akan diadopsi penuh pada 2010. "PSAK 50 dan 55 sudah sesuai dengan IFRS dan berlaku 1 Januari 2009. Pada 2010 akan dilakukan adopsi penuh tanpa diskresi. Penyusunan standar akuntansi keuangan PSAK 55/2006 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Sementara itu, PSAK 50/2006 tentang penyajian dan pengungkapan dari instrumen keuangan. Tahun ini, laporan keuangan bank dan institusi keuangan publik diwajibkan mene-rapkan tiga revisi PSAK dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan terkait aktiva, dalam rangka konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan IFRS.
PSAK aktiva Sriyanto, Direktur Teknis Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengatakan tiga revisi standar akuntansi tersebut berupa PSAK 13/2006 tentang akuntansi untuk investasi berubah menjadi properti investasi, PSAK 16/2006 mengenai aktiva tetap dan aktiva lain-lain berubah menjadi aset tetap. PSAK 30/2007 terkait akuntansi sewa guna usaha juga diubah menjadi sewa. Pada tiga PSAK itu, terdapat sejumlah diskresi nasional seperti penerapan akuntansi pengakuan kepemilikan perusahaan pada aset tetap berupa tanah. Pada hukum nasional, kepemilikan tanah dengan status hak milik hanya diperbolehkan bagi perorangan/individu dan bukan perusahaan yang cuma diberikan hak guna ataupun sewa. Dalam tiga revisi PSAK aktiva itu, pelaporan akuntansi perusahaan mencakup aset tetap berupa tanah tersebut, meskipun IFRS tidak memasukkannya. Selain itu, ada penerapan nilai wajar (fair value) terhadap tanah sebagai aset tetap dengan mengacu harga pasar.
Bank Indonesia akan memantapkan IFRS dalam rangka  meningkatkan sistem ekonomi yang transparan dan berjalan sempurna pada 2012. Menurut Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Irwan Lubis implementasi IFRS menjadi relevan untuk dimatangkan  mengingat berkembangnya dunia usaha dan peran Indonesia dalam perekonomian global. “Pelaku pasar menuntut akan suatu laporan keuangan yang berkualitas dan transparan, tidak hanya satu negara namun juga antar negara.
Implementasi IFRS telah menjadi suatu agenda internasional untuk mendukung financial ability of the world dan sustainable economic growth and development. Hal ini merupakan komitmen G-20 untuk mengadopsi IFRS bagi anggotanya. Di Indonesia proses kovergensi terhadap IFRS telah dimulai sejak 2006. Sampai saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan hampir seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan mengacu pada IFRS yang diterbitkan 1 Januari 2009 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2012.
“Kita telah berjalan cukup jauh dan bekerja keras untuk menciptakan financial reporting yang baik dan transparan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan sehat,” ujarnya. Krisis global baru-baru ini, katanya, telah mengingatkan semua kalangan akan pentingnya sound financial reporting untuk membuat pasar berfungsi secara sempurna, sehingga penting sekali bagi pihak entitas yang menjadi obyek PSAK maupun pihak regulator untuk terus bekerja sama.

1.C    Kesimpulan
Hasil kesimpulan dari tugas ini adalah menggunakan pola-pola PSAK 55/2006 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran dan PSAK 50/2006 tentang penyajian dan pengungkapan dari instrumen keuangan. Terdapat tiga revisi standar akuntansi tersebut berupa PSAK 13/2006 tentang akuntansi untuk investasi berubah menjadi properti investasi, PSAK 16/2006 mengenai aktiva tetap dan aktiva lain-lain berubah menjadi aset tetap. PSAK 30/2007 terkait akuntansi sewa guna usaha juga diubah menjadi sewa.
PSAK di Indonesia mengacu pada IFRS yang diterbitkan 1 Januari 2009 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2012. Implementasi IFRS telah menjadi suatu agenda internasional untuk mendukung financial ability of the world dan sustainable economic growth and development. Hal ini merupakan komitmen G-20 untuk mengadopsi IFRS bagi anggotanya. Di Indonesia proses kovergensi terhadap IFRS telah dimulai sejak 2006.

DAFTAR PUSTAKA